Bismillahirrohmanirrohim, 

--Intermezo—[Enam hari lagi, Pilgub Kaltim dilaksanakan. Belum lama berpisah, panggung perpolitikan diributkan dengan selisih faham tentang perlu tidaknya masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) ikut serta dalam pemilihan Gubernur Kaltim kali ini. Sebagian yang apatis mengatakan, “Apa untungnya sih?”, “Apa hubungannya?” “Pasti ada apa-apanya…”. Tetapi, saya bersepakat dengan sebagian lagi yang memandang kesempatan ini sebagai ‘bonus’ atau ‘diskon khusus’ bagi masyarakat Kaltara untuk turut serta menentukan wajah Kaltim lima tahun ke depan –terlepas dari ada tidaknya tunggangan politik di dalamnya-, kebijakan ini sah menurut Undang-undang yang tertuang dalam UU NO.20/2012 Pasal 10 Ayat 1.]Yuk, mari kita gunakan dengan baik, hak pilih kita!

Perbedaan pendapat, pun sudut pandang menjadi warna tersendiri dalam pengambilan sebuah kebijakan, tergantung dari sisi mana melihatnya. Dan tentunya, parameter apa yang akan digunakan. Seperti itu pula yang terjadi pada pengambilan kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di negeri ini. Di satu sisi, Bantuan Langsung –apalagi dalam bentuk uang tunai- dianggap tidak akan mengangkat derajat kemiskinan masyarakat bawah. Sebagian pesimis program kebijakan ini benar-benar signifikan membantu Si Miskin. Alih-alih membantu, menyuapi ‘Si Miskin’ bisa jadi akan terus membuat mereka terbiasa dengan zona nyaman untuk terus menengadah, mengulurkan tangan. Itu sama halnya, dengan menyuapi anak berumur 15 tahun, tentunya kita patut khawatir dan was-was, “kapankah ia bisa mandiri, dan makan sendiri?”. 

           Tetapi, di sisi lain, merumuskan cara untuk menurunkan angka kemiskinan bukanlah perkara mudah, semudah membalik telapak tangan. Terlebih, merumuskan program tepat sasaran, tepat guna dan efisien. Tepat sasaran, adalah bagaimana agar program ini dapat benar-benar ditujukan untuk Si Miskin, bukan Si Kaya atau yang mengaku-ngaku miskin. Tepat guna, adalah bagaimana program ini benar-benar dapat dirasakan oleh Si Miskin, dan benar-benar memberikan dampak signifikan, mendongkrak kehidupan ekonominya, serta menaikkan derajatnya, sedikit demi sedikit keluar dari kemiskinan. Efisien bisa diartikan sebagai program yang ringkas. Ringkas dalam hal waktu pencapaian, ringkas dalam hal pendanaan, dan ringkas dalam hal program-program kegiatan serta pencapaian hasil. Dibandingkan dengan menggelontorkan dana besar untuk proyek-proyek yang tidak jelas siapa penikmatnya dan apa hasilnya, yang barangkali bukan untuk dinikmati, tetapi justru dikorupsi. Program ‘tepat sasaran’ jauh lebih unggul dan efektif. Hanya karena program ini belum terlihat hasilnya, ditambah lagi proses pelaksanaannya yang carut marut disana-sini, seharusnya tidak lantas membuat kita mengenalisir bahwa program ini tidak ada gunanya, menimbulkan masalah sosial baru, dan hanya meresahkan masyarakat.

  Pekan lalu, di hari rabu, 28 Agustus 2012, saya menghadiri seminar Data Base Kemiskinan yang diadakan oleh Bappeda&LH Kab Tana Tidung. Kalimat “tolong di hadiri ya, BPS wajib hadir” via telpon dari pihak panitia, semakin meringankan niat untuk hadir. Selangkah lebih maju, melalui Bappeda&LH, Pemkab Tana Tidung bekerjasama dengan tim LPPM UNMUL berupaya membuat sebuah program Data Base by name by address masyarakat miskin. Selaras dengan pernyataan Bupati dalam pembukaan acara, “apapun yang sudah ada, patut kita syukuri”. Saya pun menyukuri satu hal, bahwa dalam kegiatan ini, tidak melibatkan BPS secara langsung. Itu artinya, BPS bisa berlepas diri –sejenak- dari perdebatan hebat tentang shahih tidaknya data by name by address hasil PPLS yang dilakukan oleh BPS. 

Demo BLSM yang berakhir ricuh  di kantor BPS Kab Monokwari

[Perlu diketahui dan dipahami bersama, data awal BDT bersumber dari PPLS 2011 yang kemudian diolah oleh TNP2K, hingga menghasilkan 40% penduduk yang berpenghasilan terendah. Sehingga, tidak menutup kemungkinan masih banyak penduduk dengan karakteristik hampir serupa dengan 40% penduduk yang berpenghasilan terendah ini. Maka wajar, jika kemudian muncul aksi dari mereka yang merasa lebih berhak, atau yang hanya mengaku-ngaku berhak. Diluar dari derajat ketelitian sebuah survey,  bisa jadi mereka yang ‘berhak’ di tahun ini seharusnya sudah keluar dari lingkaran ‘berhak’, sementara itu yang sebelumnya tidak berada dalam lingkaran, tahun ini ‘jatuh’ ke dalam lingkaran]

Dalam paparan seminar, dipampangkan secara jelas, hasil sebuah survey ulang yang diistilahkan sebagai ‘data pembanding’ atau ‘data terkini’ dibandingkan hasil 2011. Menggunakan perangkat kuesioner dengan variabel-variabel pokok seperti yang dilakukan oleh BPS, yang kemudian disempurnakan menggunakan sudut pandang persepsi, dan teknik penskoringan baru, ditemukan fakta bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Tana Tidung adalah 500 sekian, jauh lebih rendah dibanding data penerima BLSM yang bersumber dari TNP2K yakni 977. Itu artinya, telah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten ini versi Bappeda&LH.  Tetapi, seperti dugaan saya, ketika kedua data tersebut diuji coba untuk disandingkan, terjadi ketidakcocokan nama kepala rumah tangga miskin. Meskipun, besar harapan saya, itu hanya gambaran kasar saja –pada saat seminar, hanya diuji coba untuk beberapa desa- sehingga tidak menjadi suatu masalah. Ya, dua data, dua metode berbeda, dua tujuan berbeda, tentu tidak dapat serta merta disandingkan begitu saja.

Pertanyaannya kemudian, data manakah yang benar-benar shahih? Statistik hanya alat, dua-duanya bisa shahih, bisa juga hanya salah satunya, atau bisa jadi keduanya ternyata tidak shahih. Saya menyadari, sudah banyak kalangan yang terlanjur apatis dan enggan menggunakan data BPS, lantaran menganggap data BPS kurang akurat dan cermat. Tetapi, banyak hal yang mungkin masih bisa diperdebatkan, dan yang tidak banyak diketahui khalayak umum adalah tentang beberapa kelebihan yang  dimiliki BPS untuk mendukung keshahihan data. Diantaranya, adalah ketersediaan Master Frame, peta wilayah yang lengkap, konsep definisi yang jelas dan merujuk pada kondef internasional, desain penelitian yang mumpuni. Master Frame atau kerangka sampel adalah acuan yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Dalam statistik, metode pengambilan sampel sama pentingnya dengan metode penghitungan. Dan lagi, keshahihan data tidak akan pernah mungkin bernilai 100%, selalu ada sampling error dan non sampling error yang menyertainya. Dengan demikian, saya masih yakin dengan data penerima BLSM hasil PPLS 2011 ini, sedikit salahnya, data ini digunakan pada dua tahun setelahnya, tanpa mempertimbangkan perputaran roda ekonomi, gejolak sosial, karakteristik masing-masing wilayah dan perubahan penduduk akibat kelahiran, kematian&migrasi. Dengan keunggulan perangkat-perangkat sebuah survey, dalam benak saya, tentu akan menjadi sederhana dan ‘murah’, jika data TNP2K ini saja yang digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki serta memperbaharui data kemiskinan. Cara tersebut juga dapat menjadi ‘jalan pintas’ yang cukup efektif dan efisien tanpa harus mengulang kembali –dari awal- sebuah survey yang sudah pernah diadakan.